Ancaman Konflik Pengaturan Air di Asia Selatan


 Ica Wulansari
Asia Selatan terdiri dari empat sungai besar diantaranya Brahmaputra, Indus, Gangga dan Meghna yang menyediakan kehidupan bagi jutaan penduduk yang tinggal di wilayah. Sungai Gangga, Brahmaputra dan Meghna merambah sistem sungai sejauh 175 juta hektar di Asia Selatan dan menghidupi sebanyak 500 juta penduduk. Sungai Brahmaputra menempati sungai terbesar keempat di dunia, sementara sungai Gangga menempati urutan ke-13 di dunia (Mirza et al, 2005:55).   Selain itu, kawasan Asia Selatan terdiri dari sungai besar lainnya yaitu  Godavari, Mahanadi dan Narmada yang menghidupi jutaan penduduk di Asia Selatan. Sistem sungai di Asia Selatan terbagi dalam empat kelompok besar: a) Sungai Himalaya; b) Sungai Deccan; c) pesisir sungai dan sungai untuk cekungan drainase. Salju dan lelehan salju menjadi sebagian sumber air bagi sungai-sungai besar seperti Gangga, Brahmaputra dan Indus yang berasal dari pegunungan Himalaya (Mirza et al.,2005:1).
Pegunungan Himalaya menjangkau Pakistan, India, China, Nepal dan Bhutan yang menyediakan cadangan air bagi Sembilan sungai terbesar di Asia yang menghidupi sekitar 1,3 milyar penduduk yang hidup di kawasan hilir sungai. India mendapatkan keleluasaan menggunakan sumber air yang mengaliri pegunungan Himalaya, namun perubahan iklim akan berdampak terhadap kapasitas kebutuhan air karena adanya persaingan mendapatkan persediaan air (Khawas, 2007:100-110). Maka sumber daya air dan perbatasan perlu dikelola dengan baik untuk dapat mengambil manfaat dari sumber daya tersebut. Sungai-sungai di Asia Selatan mengairi jutaan hektar lahan pertanian dan menyediakan kehidupan bagi jutaan penduduk di wilayah tersebut. Kawasan Asia Selatan terdapat empat negara co-riparian utama yaitu India-Pakistan, dan India-Bangladesh-Nepal yang tersebar di barat dan timur. Distribusi air dan penggunaan, pengelolaan dan project hydro pembangkit listrik tenaga air berpengaruh untuk negara-negara tepi sungai (Khalid, 2010:80).
Pengaturan air sungai menjadi hal yang penting di India, beberapa wilayah seperti  Mumbai, Panaji, Kochi, Chennai, Vigaz, Puri dan Kolkata yang mengalami kerawanan (Khawas, 2007:104). Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik dan dampak negatif terkait migrasi penduduk dalam jumlah besar. Sementara di satu wilayah mengalami kenaikan permukaan air laut, wilayah lainnya mengalami kekeringan. Keamanan manusia menjadi perhatian karena akan menjadi korban dari perubahan iklim. Kesenjangan ekonomi di India akan memperluas sektor-sektor yang rawan dari ekonomi di kawasan pesisir laut. Kenaikan temperatur akan menjadi faktor kehilangan mata pencaharian seperti kerawanan di sektor pertanian dan mempercepat pengangguran dan membuat perkotaan bertambah padat (Khawas, 2007:111).
Sebagian besar masyarakat Asia Selatan khususnya di Pakistan, India, Bangladesh dan Srilanka bekerja di sektor pertanian yang tergantung pada iklim dan ketersediaan air. Pakistan, India dan Bangladesh dilewati oleh sungai-sungai besar juga mengembangkan budidaya ikan air tawar (Hennida, 2012:205). Maka ancaman keamanan di Asia Selatan menjadi nyata apabila dikaitkan dengan ancaman keamanan air. Pengaturan air di Asia Selatan menjadi fokus penting dalam pembentukan persepsi keamanan di Asia Selatan. Dalam tulisan ini, dirumuskan mengenai potensi konflik yang secara spesifik mengangkat India dan pengaturan air India dan Pakistan; juga  India dan Bangladesh. Hal ini dikarenakan India, Pakistan dan Bangladesh merupakan tiga negara di Asia Selatan yang cukup mendominasi kontestasi politik di Asia Selatan. Kemudian tingkat ancaman konflik disesuaikan dengan persepsi ancaman non tradisional karena konflik air yang terkait dengan perbatasan dan lingkungan hidup.

Pembahasan
Ancaman Keamanan Air di India
Pengkaji dari Asia Selatan umumnya melihat hubungan bilateral air antara India dan negara-negara tetangganya sebagai pendekatan pembangunan cekungan. Mahendra P. Lama (1997) berargumen masalahnya terletak pada manajemen sumber air mencuat tidak hanya dari distribusi yang tidak merata tetapi juga oleh politik di kawasan yang mana terpengaruh oleh kecederungan nasionalistik. Populasi, pembangunan ekonomi, akses terhadap air dan keterlibatan dari organisasi sosial yang mempengaruhi terhadap politik perselisihan air (Thapliyal, 2011:25). Masalah lingkungan dapat menjadi sumber konflik politik antara negara dan dapat berkontribusi terjadinya kekerasan antara negara-negara. Thomas Homer-Dixon mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik yaitu: pemanasan efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, penurunan lahan pertanian, polusi penyediaan air, dan penurunan tangkapan ikan.  Hommer-Dixon memfokuskan dua pertanyaan untuk analisanya. Pertama, apa dampak sosial akibat perubahan lingkungan? Kedua, bagaimana dampak sosial berpengaruh terhadap potensi konflik (Jones et al, 1995:5).
            Keamanan air masuk dalam kebijakan pemerintah India. Perdana Menteri Manmohan Singh menyebutkan air sebagai pilar ketujuh dalam pembangunan karena sumber daya nasional menghadapi kelangkaan dan memerlukan pendistribusian yang adil (Thapliyal, 2011:26). Singh merupakan Perdana Menteri India periode 2004-2014, yang saat ini telah digantikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang terpilih dalam Pemilu di awal tahun 2014. Keamanan air  menyebabkan migrasi skala besar dari daerah pinggiran ke kota yang menciptakan gelombang masal perpindahan dan kehilangan pekerjaan. Kejadian serius akan berdampak terhadap ekonomi, menciptakan ketidakseimbangan sosial dan menimbulkan instabilitas politik (Thapliyal, 2011:29). Menurut Barry Buzan, keamanan menekankan pada nasib manusia, mengenai pengejaran kebebasan dari ancaman. Mengenai cara bertahan, tetapi juga termasuk kondisi yang mendukung keamanan. Keamanan menyentuh nasib sekelompok manusia dan menyentuh keamanan personal menyangkut kehidupan manusia secara individual (Buzan, 1991:19-20).
Tiga tingkatan yang masuk dalam keamanan air yaitu: a) air sebagai masalah keamanan manusia. Kira-kira sebanyak 25.000 orang meninggal setiap hari akibat air yang tidak bersih. b) Keamanan internal dan pemerintahan: ketidakamanan air berdampak terhadap pembangunan ekonomi yang mengakibatkan ketegangan sosial yang dapat menjadi menibulkan kekerasan terhadap masyarakat. Kemiskinan, pertumbuhan populasi dan degradasi lingkungan hidup yang terkait dengan keaman air dan dapat menyebabkan migrasi dan konflik etnik yang membawa negara ke tingkat negara gagal. c) keamanan internasional: negara yang terpengaruh oleh ketegangan internal akan menyebabkan hilangnya keefektifan sebuah negara (Thapliyal, 2011:28).
            Hal tersebut semakin diperkuat dengan argumen bahwa masalah lingkungan dapat menjadi sumber konflik politik antara negara dan dapat berkontribusi terjadinya kekerasan antara negara-negara. Thomas Homer-Dixon mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik yaitu: pemanasan efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, penurunan lahan pertanian, polusi penyediaan air, dan penurunan tangkapan ikan.  Hommer-Dixon memfokuskan dua pertanyaan untuk analisanya. Masalah lingkungan hidup dapat menyebabkan risiko hilangnya tingkat peradaban, dimana kembalinya kehidupan barbar yang seharusnya dapat ditanggulangi (Buzan et al, 1998:75).
Kelangkaan air juga dihubungkan dengan isu pemerintahan. Ketidakmampuan negara untuk mengelola air dengan efisien dihubungkan dengan isu pemerintahan. Di Asia Selatan kecenderungan pemerintahan   mengikuti keinginan rakyat dengan layanan subsidi pemerintahan yang kurang efisien. Penelitian menunjukan konflik dan guncangan terkait dengan sungai seringkali terjadi secara internal dibandingkan dengan internasional. Konflik akibat pembangunan bendungan dan projek air lainnya yang merelokasi banyak penduduk seperti projek Tehri Hydroelectric di Uttaranchal yang mengakibatkan 125 desa terendam, sebanyak 18.000 keluarga terkena dampaknya. Banyak warga yang tidak hanya kehilangan rumah tetapi juga kehilangan kehidupan sosial dan warisan budaya. Kekerasan antara negara-negara dapat disebabkan oleh kelangkaan yang sederhana, kelompok identitas menurut Homer-Dixon (1999).  Pembangunan projek Sardar Sarovar di Sungai Narmada dan projek  Tehri Hydroelectric di sungai Gangga menjadi contoh perpindahan populasi yang memicu terjadinya konflik kelompok internal (Thapliyal, 2011:28).
Karena banyak kelompok etnik dan agama yang menginjakkan kaki di perbatasan India dan negara-negara tetangga, ketidakamanan domestik menjadi rawan dan dengan mudah berdampak terhadap hubungan politik pada tingkat regional. Permasalahan bilateral antara India dan negara-negara tetangga terbagi karena kelompok etnik dan agama. Agenda keamanan di Asia Selatan masih dalam kerangka tradisional (Buzan, 2012:2) Dinamika etnik dan agama melintas perbatasan Asia Selatan menjadi kunci hubungan dalam tingkatan domestik dan regional. Masalah yang terus menerus dari identitas politik terkait kasta, agama dan etnisitas, tidak hanya terbagi di dalam politik domestik India, tetapi juga  melebar ke perbatasan India dengan negara-negara tetangga. Hal ini berlanjut dengan perselisihan isu-isu lingkungan hidup dalam kerangka pembagian air sungai: India-Pakistan-Nepal dan India-Bangladesh. Terkait kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman bagi Bangladesh yang rentan terhadap agenda keamanan lingkungan hidup yang terkemuka. Isu migrasi antara India dan Bangladesh bukan isu baru, tetapi India membangun penghalang di sekeliling Bangladesh, yang tidak dapat diraih sehingga menimbulkan tingkat potensi krisis yang menimbulkan Bangladesh kehilangan sebagian wilayah pertanian akibat kenaikan permukaan air laut dan air laut masuk ke daratan (Buzan, 2012:6).
Potensi konflik air berasal dari ketidakseimbangan persediaan air antara negara-negara riparian. Kondisi menjadi lebih kompleks jika ketersediaan air menjadi tercemar oleh negara riparian bagian atas dengan dampak negatif diantaranya: kualitas air yang rendah yang disebabkan oleh polusi dari air limbah dan pestisida atau tingginya tingkat garam atau zat-zat tercemar lainnya yang membuat air minum tercemar, air untuk industri maupun pertanian menjadi tidak layak. Air kotor dapat meningkatkan ancaman bagi manusia dan kesehatan ekosistem. Degradasi kualitas air menjadi sumber perselisihan antara siapa yang menyebabkan dan pengaruhnya (Pandey: 2013:164)
Permasalahan lainnya terkait air, air menjadi komoditas dagang yang mengurangi persediaan air di wilayah lainnya di India. Negara-negara bagian seperti Maharashtra dan Karnataka di India, melakukan upaya sementara untuk pengaturan ekstraksi pengeboran air tanah yang secara hukum dibatasi. Negara-negara bagian lain seperti Madhya Pradesh dan Andhra Pradesh meningkatkan tarif listrik. Dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan neoliberal, setiap petani mulai menjual air. Seperti contoh, Chennai menderita kekurangan air tetapi di utara kota terdapat ladang sawah yang mana air disediakan oleh AK Aquifer dengan beban biaya yang lebih mahal. Petani-petani membuat penjualan air menjadi ekonomi ke Chenai dan menghadapi oposisi yang berat dari bergabungnya kepentingan para politisi, kaum tani dan perencana dalam jumlah besar (Pandey: 2013:166).
Konflik antara negara-negara dapat diklasifikasikan dalam konflik perbatasan. Bagi India dan negara-negara di Asia Selatan, pengaturan air dilakukan dengan otonomi. Di India, hampir setiap sungai antar negara-negara menjadi arena kontestasi dan konflik. Konflik antara Karnataka dan Tamil Nadu karena pembagian kawasan sungai Cauvery yang seringkali mengalami ketegangan. Konflik antara negara-negara riparian menjadi isu utama bagi negara-negara Asia Selatan, terlebih bagi India. Konteks di Asia Selatan dalam sistem pembagian sungai Indus dan Sungai Gangga mengakibatkan ketegangan regional karena permasalahan perbatasan sungai. Perjanjian mengenai pembagian sungai Indus antara India dan Pakistan. Hal penting lainnya, pembagian sungai Gangga mengenai pengalihan sungai dari aliran pegunungan Himalaya dan implikasinya bagi hubungan India-Bangladesh (Joy&Paranjape, 2007:36)


Ancaman Keamanan Akibat Pengaturan Air India-Bangladesh

Bangladesh adalah negara berbentuk delta dengan populasi sekitar 120 juta penduduk dan menjadi salah satu negara miskin di dunia. Bangladesh merupakan wilayah yang rawan banjir karena diapit tiga sungai besar diantaranya sungai Gangga, Brahmaputra dan Meghna yang secara periodik mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan dan topan. Karena sangat rawan erosi di bantaran sungai dan kondisi aliran sungai yang berkelok-kelok mendorong terjadinya erosi. Bangladesh di bagian barat daya merupakan daerah yang rentan kekeringan karena masalah kekurangan air di musim kering yang berlanjut dengan kerawanan sosial bagi kehidupan masyarakat miskin (Joy&Paranjape, 2007:36). Secara geologis bagian Bangladesh mencakup satu dari delta terbesar di dunia, yang terbentuk oleh sistem sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna. Sebanyak 85% mengalami sedimentasi. Kondisi geografis dan tektonik yang unik dan kondisi geomorfologi yang membuat Bangladesh menjadi rawan akan perubahan iklim. Topan, petir besar, kekeringan, sungai dan erosi daerah pantai menjadi umum di Bangladesh (Mirza et al., 2005:231).
Bangladesh merupakan salah satu negara dengan penduduk yang padat yang seringkali menjadi korban bencana alam seperti  angin topan, serangan badai, tornado, banjir dan kekeringan. Perubahan iklim terdapat beberapa bencana tersebut. Sebanyak 21 persen penduduk Bangladesh tinggal di sabuk wilayah pantai, sementara peningkatan permukaan air laut menambah masalah bagi Bangladesh. Penduduk Bangladesh seharusnya telah beradaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim akan menimbulkan kerusakan sosial ekonomi, keberadaan sumber air, tersumbatnya drainase, berkurangnya persediaan air bersih, gangguan proses morfologi dan bertambahnya intensitas dan durasi banjir terkait erosi dan bencana alam (Mirza et al., 2005:237).
Banjir dan kekeringan menimbulkan kerusakan terhadap produksi pertanian yang berujung terhadap ketidakamanan pangan di Asia Selatan. Contohnya, banjir di Bangladesh yang meluas pada tahun 1974 menimbulkan kelaparan, malnutrisi dan penyakit yang menyerang 250.000 penduduk.  Selain itu, lekeringan parah yang terjadi pada tahun 1979 yang  menciptakan situasi kelaparan. Pada tahun 1998, sekitar 3,5 juta ton hasil panen musnah akibat banjir. (Mirza et al.,  2005;16). Hampir setiap tahun banjir terjadi di Bangladesh. Tetapi intensitas dan besarnya cakupan banjir bervariasi setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun, banjir terjadi secara lokal dan menjadi meluas di wilayah negara-negara (Mirza et al., 2005:232).
Bangladesh (dengan luas wilayah 148.000 km) memiliki cakupan tiga sungai yang dianggap berpengaruh menimbulkan banjir terhadap India. Setiap tahun, seperlima lahan tersebut mengalami banjir dan kasus-kasus yang ekstrem, lebih dari dua pertiga negara terkena dampaknya. Daerah hulu India (dengan luas wilayah 3.280.000 km), namun mengalami ancaman banjir dengan ancaman banjir tahunan melanda setengah lahan di Bangladesh. Ketersediaan informasi setiap tahun, menunjukkan banjir besar melanda Nepal, India dan Bangladesh. Banjir yang terjadi di India telah terjadi sebanyak 40 kali sejak tahun 1950-an hingga 1980an. Sementara itu, Bangladesh mengalami musibah banjir sejak tahun 1980an (Mirza et al., 2005:55). Permasalahan air antara India dan Bangladesh terkait beberapa faktor yaitu: bertambahnya keperluan air disebabkan migrasi dan pertumbuhan ekonomi salah satunya. Hal ini memungkinkan perselisihan air di India meruncing. Faktor lainnya, kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem seperti kekeringan, badai dan banjir yang meluas antar negara dan migrasi antar negara terutama kaum miskin dan rawan terkena sapuan air dari daerah pantai. India menjadi penampung bagi sekitar 20 juta penduduk Bangladesh yang illegal (Khawas, 2007:110).
Awal mula konflik India dan Bangladesh karena penerapan aturan Inggris mengenai sungai Gangga di bawah kepemimpinan  Sir Arthur Cotton (1853), Harcourt-Vernon (1896), Stevenson-Moor Committee (1916-1919), Sir William Wilcocks (1930), Sir Cyril Radcliffe yang merekomendasikan pembangunan melintasi sungai Gangga untuk menjaga saluran navigasi terpenuhinya kedalaman air. Pada tahun 1957, pemerintah India merekomendasikan konstruksi bendungan sungai Gangga untuk menjaga Bhagirathi-Hooghly hingga Kalkuta. Perundingan mengenai pengaturan air sungai antara India-Pakistan dan kemudian Bangladesh diawali sebelum bendungan Farakka yang telah ditetapkan pada tahun 1947.  Perencanaan untuk mengaliri air melalui bendungan Bhagirathi-Hugli menjadi sumber ketegangan politik, sumber ketidakpercayaan dan kegelisahan antara Pakistan dan India, maupun antara India dan Bangladesh. Isu pengaturan gerbang bendungan, kuantitas air yang boleh dikeluarkan, mekanisme pembagian air hingga ketersediaan air. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik antara dua bangsa. Isu konflik terkait pengaturan sungai Gangga, sungai Brahmaputra, dan sungai Meghna sebagai unit tunggal yang diproyeksikan untuk pembangunan bendungan (Joy&Paranjape, 2007:49).
Pengaturan air menjadi perdebatan mengenai pembagian sungai transnasional. India dan Bangladesh memiliki 54 sungai transnasional. Sungai Gangga berasal dari Himalaya, Nepal dan menyediakan air untuk negara-negara hilir seperti India dan Bangladesh. Sementara itu, sungai Brahmaputra berasal dari Bhutan. Sistem sungai Indus dibagi oleh India dan Pakistan. Perselisihan pembagian sungai-sungai transnasional diakibatkan oleh kekurangan sumber daya air.  Bangladesh mencakup akhir sungai transnasional Gangga, yang memiliki persediaan sisa air. Kandungan signifikan air karena penarikan bagian hulu dari Uttar Pradesh dan Bihar. Pemisahan India dan Pakistan tahun 1947 turut pula terkait pembagian air dari sistem sungai Indus. India mensyaratkan persediaan air dari  sungai Gangga, yang berasal dari Nepal dan menyediakan sumber energi untuk menggerakkan perekonomian. Air dari sungai-sungai transnasional dari dua negara bukan perdebatan antara India, Bangladesh dan Pakistan (Mirza et al.,  2005:18).
Sungai Gangga dibagi oleh India dengan Nepal, Bangladesh dan China. Isu utama mengenai pembagian air dalam sungai Gangga diawali dari periode awal. Pada tahun 1951, India memutuskan untuk membangun bendungan yang melintasi sungai Gangga yang bertempat di Farakka terletak di Selatan Benga. Aliran air langsung melewati sistem Bhagirati-Hoogly. Ini akan menguntungkan Calcutta. Pakistan menolak ketika India mulai membangun bendungan Farakka secara unilateral pada tahun 1960 dan bendungan selesai dibangun pada tahun 1974. Maka, kekurangan air tidak dapat dihindari dan terjadi di Bangladesh karena blokade aliran air dari sungai Gangga oleh bendungan Farakka, sehingga menimbulkan banjir dan kerusakan besar di musim hujan. Maka Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman menyepakati tawaran India untuk tes operasi bendungan dan kanal (Khalid, 2010:89).
Sebanyak 57 sungai-sungai internasional melewati Bangladesh dengan 54 diantaranya masuk dari India dan 3 dari Myanmar. Terdapat perselisihan mengenai pembagian air dari sungai-sungai internasional. Bangladesh berbagi 54 aliran sungai dengan India. Terdapat tiga sungai besar yaitu Gangga, Brahmaputra dan Meghna di sistem Himalaya. Gangga berasal dari aliran Gangotri. Sungai-sungai utama di India adalah Yamuna, Ton dan Gomati, sementara itu sungai utama Nepal yaitu Kamala dan Mahakali, sementara Tibet yaitu Kosi dan Gandhak. Total panjang sungai-sungai tersebut mencapai 2500 km. Sebanyak 80 persen cekungan di India, 18 persen di Bangladesh yang hanya dua persen di Nepal dan China. Brahmaputra berasal dari barat daya Tibet yang disebut sungai Yarlung Tsangpo. Alirannya melewati Himalaya menuju Arunachal Pradesh dan perbukitan Assam dari India sebelum memasuki Bangladesh, dengan total panjang mencapai 2900 km. Dhaka menghadapi permasalahan serius dibandingkan dengan New Delhi dalam pembagian sungai Gangga, Brahmaputra dan delapan sungai lainnya. Sungai Gangga, Brahmaputra, Meghna dan Tessta diantara sungai-sungai lintas perbatasan yang mana India telah membangun bendungan, kanal, dan sistem irigasi. Pembagian air dari sungai Feni, Manu, Muhuri, Khowai, Gumati, Dharala dan Dudhkumar yang menimbulkan permasalahan (Khalid, 2010:89).
Bangladesh memerlukan perjanjian pembagian air dari sungai-sungai internasional untuk memperkirakan besaran perbatasan aliran untuk memfasilitasi perencanaan pengelolaan air.  Terutama pada musim kering dari hulu terjadi penarikan  atau kontrol terhadap aliran sungai mengakibatkan aliran yang lebih sedikit ke Bangladesh akibat tidak adanya kontrol (Mirza et al., 2005:235). India telah menandatangani perjanjian pembagian air sungai Gangga pada tahun 1996. Perjanjian sungai Gangga menjadi hal yang penting untuk perundingan perdamaian antara hulu dan hilir negara bertetangga di Asia Selatan. Sejak India dan Bangladesh berbagi 53 sungai menjadi penting mempelajari kesuksesan mekanisme perundingan tahun 1996 yang dapat diaplikasikan untuk pengaturan sungai lainnya. Bangladesh mewarisi Pakistan dalam bendungan Farakka yang menjadi perselisihan sebelum Bangladesh berdiri tahun 1971. Sejak hubungan dengan India hingga tahun 1996 dan menjadi akar masalah dalam bendungan Farakka (Pandey, 2012:267).
Pasca perjanjian tahun 1971 terbagi menjadi 5 tahap yang perubahan hubungan New Delhi dengan Dhaka dan pengaruh terhadap perundingan mengenai isu water sharing. Sungai Gangga memiliki luas sebesar 2.510 km yang melewati India dan Bangladesh, mengalir ke Gangotri melewati lereng bagian selatan dari Himalaya dalam kawasan India dan bergerak langsung ke selatan-utara Bangladesh. Arus utama sungai Gangga terbagi dua saluran yaitu Bhagirathi-Hooghly di India dan Padma di Bangladesh. Maret 1972, disepakati Treaty of Friendship, Cooperation and Peace antara India dan Bangaladesh. Pada putaran pertama dialog politik yang diselenggarakan di New Delhi antara Menteri Luar Negeri Sardar Swaran Singh dan mitranya dari Bangladesh, Kondakar Moshtaque Ahmed pada 8 Juli 1973 menegaskan kembali keputusan final mengenai pembagian sungai Gangga yang akan dibahas pada pertemuan antara dua Perdana Menteri pada tahun 1974 (Pandey, 2012:268).
Diawali tahun 1975, India mengizinkan berbagi air aliran sungai dengan India tidak mengisi kanal air hingga persetujuan final yang diraih antara India dan Bangladesh dalam pembagian air sungai Gangga. Namun, India melakukan upaya unilateral menutup hulu sungai Gangga pada tahun 1976 dan 1977 dengan melanggar kesepakatan. Maka hal ini, berpengaruh bagi lingkungan hidup, pertanian, perindustrian, perikanan, navigasi, salinitas dan air tanah. Bangladesh hadir dalam Majelis Umum PBB tahun 1976. India menandatangani perjanjian ad hoc untuk lima tahun dalam pengaturan air sungai Gangga tahun 1977.  Jatah pembagian air bagi Bangladesh dan India sebesar 60:40 (Khalid, 2010:90)
Pada tahun 1975 dan 1976, isu bendungan Farakka dengan mudah terlupakan akibat kudeta yang terjadi di Bangladesh. India melanjutkan penarikan air dari Sungai Gangga setelah berakhirnya persetujuan pada Juni 1975. Bangladesh tidak terang-terangan menunjukkan protes akibat penarikan pada awal tahun 1976. India menyalahkan Bangladesh karena tidak mau bekerjasama untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan ketetapan bersama berdasarkan pembagian pada perjanjian tahun 1975.  Ketika BNP (Bangladesh Nationalist Party) memenangi pemilu di Bangladesh dengan mengangkat isu bendungan Farakka. BNP  mengangkat perundingan bilateral dengan India untuk kesepahaman bersama dan mengangkat isu ini dalam forum internasional. Isu pertama tidak membawa kemajuan untuk kekurangan teknis yang berasal dari kekuarangan persediaan tercukupinya air untuk permintaan dari kedua belah pihak. Karena diperlukan konsensus di antara rezim yang berkuasa di Bangladesh dan perbedaan partai politik di India yang mendorong untuk menyetujui perundingan water sharing tahun 1977 karena Bangladesh telah bertolak ke PBB tahun 1976 dan tekanan internasional kepada India. Perdana Menteri Khaleda Zia menekankan kepada PBB dengan menjanjikan dengan mengawasi bendungan Farakka tetap tidak terpenuhi.
Kesenjangan antara permintaan dan penawaran akan air di Bangladesh semakin bertambah. Bertambahnya permintaan air bersih menciptakan persaingan untuk mendapatkan sumber daya air, yang menjadi isu penting. Pertemuan Hasina dan Manmohan tahun 2011 untuk memecahkan konflik ini. Walaupun India berkomitmen menandatangani perjanjian pembagian air Teesta (Teesta water sharing treaty), tidak memberikan lebih dari 25% air untuk Bangladesh (Islam, 2012:2). Peranjian antara Bangladesh dan India mengenai pengaturan air pun tidak membawa kepuasan bagi Bangladesh.


Ancaman Keamanan Akibat Pengaturan Air India-Pakistan
Secara administrasi, Pakistan terbagi dalam empat provinsi diantaranya Punjab, Sindh, Northwest Frontier Province (NWFP) dan Balochistan dan beberapa wilayah dengan status istimewa. Hal ini termasuk dari negara bagian Aza Jammu dan Kashmir. Pakistan memiliki sistem pemerintahan federal dan provinsi dengan penetapan secara otonomi. Wilayah Punjab sebesar 25,8%, Sindh 17,8%, NWFP 12,8% dan Balochistan 43,6% dari total wilayah Pakistan. Populasi Pakistan sebanyak 145 juta dengan tingkat pertumbuhan populasi mencapai 2,7%. Punjab mencapai 56,5%, Sindh mencapai 22%, NWFP mencapai 15,8% dan Balochistan hanya mencapai 5,1% dari total populasi. Sebanyak 32% mendiami perkotaan, sebanyak 68% mendiami daerah pedesaan (Mirza et al., 2005:197).
Implikasi berkurangnya air pada sungai-sungai transnasional untuk pembagian air menjadi masalah. Pertama, konflik air antar negara akan bertambah seperti kasus Provinsi Sindh dan Punjab di Pakistan dan air dari sungai Indus dan perselisihan pengaturan air antara negara bagian Karnataka dan Tamil Nadu di India dari sungai Cauvery. Kedua, konflik bilateral terkait hak dan pembagian sungai transnasional. India dan Pakistan telah menyelesaikan masalah sungai Indus tahun 1960. Tekanan untuk melakukan negosiasi ulang terkait jangka waktu dan kondisi. Tidak ada perjanjian pembagian air yang sementara antara India dan Bangladesh. Dua negara telah menandatangani perjanjian selama 30 tahun dalam pengaturan sungai Gangga tahun 1996 dan terjadi perundingan yang diperpanjang. Terdapat sumber air yang cukup untuk sungai Gangga di bendungan Farakka pada musim kering untuk memuaskan ketersediaan air untuk dua negara. Masalah pembagian air telah untuk 53 sungai belum terselesaikan dan terdapat kemungkinan untuk solusi jangka pendek. Dalam iklim yang lebih hangat di masa depan, ketersediaan air di sungai berkurang akan menyempurnakan perundingan terkait perjanjian ke depan. Negara-negara hulu biasanya mengambil cara unilateral seperti pembagian dan penarikan dengan masalah tambahan.Terdapat empat pemicu konflik dalam sungai transnasional pada iklim hangat di masa depan, yaitu (Mirza et al., 2005:19): 1) Tindakan unilateral akan mengubah hidrologi dari sumber daya air transnasional, 2) Keberadaan lembaga internasional tidak dapat memberikan tanggapa untuk perubahan, 3) Konflik potensial akan terjadi bagi dua negara,  4) Akan terjadi tindakan unilateral dari negara kuat, potensi konflik yang lebih besar.
Sumber air di permukaan Pakistan berasal dari aliran sungai Indus dan sungai-sungai yang berasal dari Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej, Beas dari Utara dan sungai Kabul dari Barat. Sungai Indus memiliki total panjang sebesar 2.900 km dan area drainase sebesar 966.000 km. Aliran sungai biasanya berasal dari lelehan salju dan cairan gletser dan hujan yang masuk area tangkapan air hujan. Di luar cekungan sungai Indus sebagian besar berasal dari aliran sungai sementara, yang hanya terjadi selama musim hujan dan berkontribusi secara signifikan untuk sumber air permukaan. Perjanjian cekungan sungai Indus tahun 1960 antara India dan Pakistan yang dijinkan secara khusus menggunakan sungai-sungai di barat (Indus, Jhelum dan Chenab) dan India berhak untuk tiga sungai di timur (Ravi, Sutlej dan Beas). Perjanjian ini juga disediakan untuk pembagian dari pembangunan sejumlah kanal maupun bendungan dari sungai Indus dan dua sungai besar (Mirza et al., 2005:200).
Wilayah Sungai Indus cenderung kering. Wilayah deltanya meliputi mayoritas Pakistan dan enam negara bagian India. Untuk Pakistan, mayoritas kebutuhan airnya menyandarkan pada Sungai Indus, sedangkan sisanya berasal dari hujam monsoon dan mencairnya gletser. Bendungan Tarbela yang membendung sungai ini merupakan sumber hydropower dan pengatur sistem air dan irigasi di Pakistan. Hydropower menggerakkan industri di Pakistan. Industri tekstil, yang merupakan indsutri utama di Pakistan menggantungkan pada pasokan energi dari hydropower. Separuh lebih penduduk Pakistan yang bekerja pada sektor ini juga menguntungkan ketersediaan air sepenuhnya dari Sungai Indus yang dibendung di Tarbela. Ketersediaan air menjadi penting, namun Pakistan sejak tahun 2001 seringkali menghadapi bencana kekeringan dan banjir (Hennida, 2012:208-209).
Sungai-sungai dibagi dua kelompok yaitu: sungai-sungai di timur (Ravi, Beas dan Sutlej) dan sungai-sungai di barat (Indus, Jhelum dan Chenab). Ini dialokasikan terlebih dahulu untuk India kemudian untuk Pakistan. Alokasi sungai-sungai barat ke Pakistan, dimana India membatasi penggunaan sungainya, termasuk mengairi sungai untuk skema hydroelectric dengan beberapa keadaan dan parameter tertentu. Pakistan telah menegaskan mengairi dari sungai dengan kondisi melakukan larangan pembangunan bendungan apa pun terhadap India, sehingga dalam keadaan berkonflik dan saling menunjukkan kekuatan dengan India. Pihak India meyakini isu ini dan alasan di balik penolakan Pakistan karena kekhawatiran India dapat berkuasa untuk melakukan kontrol persediaan air melalui bendungannya. Kemungkinan kekhawatiran akibat kekurangan aliran air, banjir dan kemungkinan penggunaan air sungai menjadi senjata perang, Pakistan memiliki perhatian mengenai pembagian air yang lebih ke arah implikasi keamanan yang memungkinkan (Pandey, 2013:169).
Dalam laporan PBB, peringatan jelas bagi Pakistan dan India. Hal ini diakibatkan ancaman kenaikan temperatur yang mana menyebabkan gletser meleleh dan ini akan menambah migrasi penduduk dan kekurangan air, karena air merupakan kekuatan utama penggerak di balik perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Kedua negara akan terpengaruh oleh keadaan ini. Dua senjata nuklir negara tetangga sudah memiliki pengalaman dalam perang, konflik dan krisis-krisis lainnya sungai mengalir ke Pakistan dari India telah muncul sebagai ketegangan bilateral. Bertambahnya kelangkaan air di Asia Selatan, India memiliki populasi di kawasan pinggiran terbesar di dunia mencapai satu milyar tahun 2009 yang menimbulkan banyak masalah. Keberadaan air sangat penting untuk pangan dan produksi industri. Untuk menyesuaikan dengan permintaan, negara-negara dari kawasan memiliki upaya untuk tahapan baru dan perencanaan projek baru. Pada 24 Mei 2003, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee meluncurkan hydropower dengan kapasitas 1.150.000 MW. Inisiatif pembangunan hydropower sebanyak 162 unit baru dengan total 50.000 MW. India memiliki perencanaan untuk membangun kapasitas hydropower tahun 2017 dan program 10 tahun untuk menambah kapasitas hydropower  sebesar 67.000 MW (Khalid, 2010:84).
Perjanjian pengaturan air sungai Indus antara India dan Pakistan telah dilakukan. Walaupun Pakistan mengajukan beberapa penolakan proyek air yang dibangun di India. Penolakan terbaru mengenai bendungan Baglihar, Pakistan beranggapan hal ini melanggar perjanjian pembagian air sungai Indus. Perjanjian ini telah membagi sungai Indus untuk lebih besar kepada kepentingan India  (Pandey, 2013:168). Pakistan merupakan satu negara yang menghadapi rawan pangan dan krisis air pada abad ke-21. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dengan lahan dan sumber air yang terbatas menjadi menambah tekanan bagi ekonomi negara. Permasalahan kekurangan hingga kelangkaan air menjadi hal yang serius; isu distribusi juga menjadi hal yang penting. Pakistan dengan populasi mencapai 130 juta dan diperkirakan akan bertambah besar akan menghadapi krisis air. Hasil panen seharusnya mengalami kenaikan mencapai 50 persen dan intensitas tanam menjadi bertambah sebanyak 150 persen untuk mengatasi peningkatan permintaan. Namun, hasil panen mengalami pengurangan akibat beberapa permasalahan diantaranya salinisasi, kekeringan dan kelangkaan air menjadi bagian masalah bagi masyarakat Sindh dan Balochistan di Pakistan (Joy&Paranjape, 2007:34).
Pakistan menolak pembangunan konstruksi dari 67 proyek oleh India di sungai Indus. India tidak berbagi studi kelayakan dengan cekungan sungai-sungai dari Asia Selatan yang memberikan perhatian terhadap negara-negara co-riparian. Pada 28 Januari 2009, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dalam artikelnya di Washington Post mengingatkan ancaman konflik dengan India: “Krisis air di Pakistan akan terjadi dan berhubungan dengan kebijakan India. Resolusinya menghindari bencana alam di Asia Selatan, tetapi apabila terjadi kegagalan penanganan permasalahan ini maka akan menjadi sumber terjadinya ekstrimisme dan terorisme (Khalid, 2010:85).

Kesimpulan
            Asia Selatan secara geografis memiliki kerawanan akan ancaman perubahan iklim. Selain perubahan cuaca, negara-negara di Asia Selatan berpotensi mengalami banjir, kekeringan hingga konflik akibat perebutan sumber air. Beberapa tahun belakangan India, Pakistan dan Bangladesh seringkali menghadapi banjir besar Maka, apabila musibah banjir terjadi akan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial. India, Pakistan dan Bangladesh merupakan tiga negara yang memiliki keterkaitan akibat terlewati aliran air dari sungai-sungai besar. Maka pengaturan air untuk ketiga negara tersebut adalah hal yang sangat vital menyangkut kebutuhan publik akan air. Ditambah lagi, ketiga negara tersebut masih bergantung terhadap sektor pertanian yang membutuhkan cadangan air dalam jumlah besar.
            Pengaturan air antara India, Pakistan dan Bangladesh cenderung lebih menguntungkan India. India sebagai negara terkuat di Asia Selatan melakukan tindakan unilateral dalam proses perumusan pembagian air. Persoalan pengaturan air pun tidak lepas dari lemahnya peranan negara-negara untuk mengatasi ancaman konflik akibat perebutan pengaturan air. Walaupun kondisi India saat ini, cenderung stabil, namun ancaman konflik komunal hingga kemiskinan di beberapa negara bagian menjadi ancaman keamanan manusia. India seringkali secara sepihak menjadi penentu dalam arus politik di Asia Selatan. Pakistan yang memiliki sejarah terlepas dari India karena perbedaan ideologi pun menghadapi ancaman keamanan manusia. Pakistan menghadapi limpahan permasalahan yang belum tuntas dari Afganistan yaitu ancaman terorisme dan militansi Taliban. Sementara, situasi politik Bangladesh yang mengalami ketegangan akibat perebutan kekuasaan dua partai besar yaitu Liga Awami dan BNP yang sarat akan tirani dinasti politik. Isu pengaturan air seringkali menjadi perdebatan bagi pemerintah dan kongres di India, Pakistan dan Bangladesh. Namun, persoalan pengaturan air menjadi laten karena ketiga negara belum menunjukkan itikad politik untuk bertemu dan membentuk kesepahaman bersama. Pengaturan air lebih dirumuskan secara bilateral yang juga tidak memuaskan Pakistan dan Bangladesh. Maka, keamanan regional pun di masa depan akan mengalami ketegangan hingga perselisihan apabila pengaturan air dan dampak negatif terkait pengaturan tersebut tidak mendapatkan penanggulangan yang baik.
            Dalam laporan Asian Development Bank (ADB) berjudul “Assesing the Cost of Climate Change and Adaptation in South Asia” menyebutkan perubahan iklim berpotensi memangkas Produk Domestik Bruto negara-negara Asia Selatan hingga 2% pada tahun 2050 dan meningkatkan kerugian akibat perubahan iklim sebesar 9% pada tahun 2100. Dalam laporan tersebut mencantumkan enam negara di Asia Selatan, salah satunya India, Pakistan dan Bangladesh. Maka, negara-negara di Asia Selatan seharusnya sudah mampu untuk membuat kesepakatan terkait pengaturan air. Karena potensi ancaman perubahan iklim akibat cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana yang kemudian berimplikasi terhadap migrasi penduduk secara massal hingga perebutan sumber daya alam, salah satunya air. Maka, pengaturan air di kawasan Asia Selatan harus menjadi salah satu isu yang mendapatkan prioritas. India, Pakistan dan Bangladesh harus mengelola isu ini agar tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan manusia.

Komentar

  1. Pengakuan tulus dari: FATIMAH TKI, kerja di Singapura

    Saya mau mengucapkan terimakasih yg tidak terhingga
    Serta penghargaan & rasa kagum yg setinggi-tingginya
    kepada KY FATULLOH saya sudah kerja sebagai TKI
    selama 5 tahun Disingapura dengan gaji Rp 3.5jt/bln
    Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
    Apalagi setiap bulan Harus mengirimi Ortu di indon
    Saya mengetahui situs KY FATULLOH sebenarnya sdh lama
    dan jg nama besar Beliau
    tapi saya termasuk orang yg tidak terlalu yakin
    dengan hal gaib. Karna terdesak masalah ekonomi
    apalagi di negri orang akhirnya saya coba tlp beliau
    Saya bilang saya terlantar disingapur
    tidak ada ongkos pulang.
    dan KY FATULLOH menjelaskan persaratanya.
    setelah saya kirim biaya ritualnya.
    beliau menyuruh saya untuk menunggu
    sekitar 3jam. dan pas waktu yg di janjikan beliau menghubungi
    dan memberikan no.togel "8924"mulanya saya ragu2
    apa mungkin angka ini akan jp. tapi hanya inilah jlnnya.
    dengan penuh pengharapan saya BET 200 lembar
    gaji bulan ini. dan saya benar2 tidak percaya & hampir pingsan
    angka yg diberikan 8924 ternyata benar2 Jackpot….!!!
    dapat BLT 500jt, sekali lagi terima kasih banyak KY
    sudah kapok kerja jadi TKI, rencana minggu depan mau pulang
    Buat KY,saya tidak akan lupa bantuan & budi baik KY.
    Demikian kisah nyata dari saya tanpa rekayasa.
    Buat Saudaraku yg mau mendapat modal dengan cepat

    ~~~Hub;~~~

    Call: 0823 5329 5783

    WhatsApp: +6282353295783

    Yang Punya Room Trimakasih

    ----------

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan Populer