Ancaman Keamanan Manusia (Akibat Kabut Asap)

http://indonesiaforest.net/pict-indonesia-forest-39.jpg

Kabut asap yang menyeruak di sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan yang sudah berlangsung berbulan-bulan, belum menunjukkan tanda-tanda positif terbebas dari kabut asap. Pemerintahan berganti periode, namun belum mampu menyelesaikan warisan masalah lingkungan hidup yang cukup serius.

Pemerintahan Joko Widodo sangat lamban menangani kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah dengan berpusat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap yang sudah terjadi kurang lebih 4 bulan, belum mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah. Bahkan kabut asap  dan kebakaran hutan tidak ditempatkan pemerintah dengan  sebutan status darurat atau siaga.

Pemerintah nampak abai terhadap keamanan manusia dan keamanan lingkungan  hidup. Keamanan menekankan pada nasib manusia, mengenai pengejaran kebebasan dari ancaman. Mengenai cara bertahan, tetapi juga termasuk kondisi yang mendukung keamanan. Keamanan menyentuh nasib sekelompok manusia dan menyentuh keamanan personal menyangkut kehidupan manusia secara individual (Buzan, 1991). Beberapa pengaruh langsung yang jelas terlihat yaitu kesehatan. Bagaimana kerusakan lingkungan hidup berpengaruh terhadap tingkat kesehatan manusia dan tingkat kualitas hidup manusia. Apabila tidak tertangani dengan baik, maka kerusakan lingkungan hidup menjadi bencana bagi kelangsungan hidup manusia.

Dampak kedua yaitu ancaman psikologis, apabila kerusakan lingkungan hidup tidak mendapatkan penanganan yang serius akan memicu stress akibat minimnya sumber daya alam ataupun frustasi karena merasa jenuh dengan kejadian yang berulang kali akibat dampak buruk akibat lingkungan hidup yang bersifat laten. Ketiga, kerugian ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup akan berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian, bahkan dapat menimbulkan kemiskinan akut akibat keadaan lingkungan hidup yang kritis. Keempat, potensi konflik atau kekerasan yang diakibatkan dampak yang kedua terkait dengan psikologis. Dampak terakhir, ancaman kepunahan sumber daya hayati dan satwa yang akan memicu kekacauan rantai makanan dan siklus makhluk hidup.

Politisasi Keamanan Manusia

Pemerintah tidak menampakkan sikap serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Indikasi ketidakseriusan yang pertama adalah penanganan yang lamban dan tidak ada upaya strategis untuk menangani hal ini berbentuk rencana strategis untuk masa yang akan datang. Kedua, pemerintah Joko Widodo pada awal pemerintahan sangat identik dengan ‘blusukan’. Namun ‘blusukan’ ini perlu dilanjutkan dengan ikut menghayati penderitaan warga yang terkena kabut asap. Yang ketiga, pemerintah belum mengeluarkan data terkait jumlah korban meninggal akibat asap; jumlah korban menderita sakit akibat asap; jumlah kerugian ekonomi yang ditimbulkan kabut asap; jumlah lahan dan hutan yang terbakar; dan data terkait ancaman kepunahan sumber daya hayati dan satwa.

Apabila pemerintah serius, maka data ini akan diluncurkan guna memperlihatkan buruknya pengaruh akibat kebakaran hutan. Selain itu, pemerintah belum secara tegas memetakan masalah penyebab kabut asap, baik itu diakibatkan oleh pembukaan lahan, kebakaran lahan gambut atau kebakaran akibat iklim panas yang ekstrem. Pemetaan masalah kebakaran hutan yang transparan menjadi indikasi pelaksanaan demokrasi yang baik. Demokrasi ditandai dengan aksesibilitas informasi publik, maka pemerintah seharusnya menerapkan demokrasi secara utuh untuk keamanan manusia dan keamanan lingkungan hidup.

Indikasi ketidakseriusan pemerintah lainnya adalah implementasi hukum yang lemah terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup. Para pelaku kejahatan lingkungan hidup tidak mendapatkan cap sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Bagaikan dua sisi mata uang, isu ini pun mendapatkan perhatian yang minim dari DPR. DPR tidak menempatkan isu kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian prioritas legislasi. Saat ini legislasi terkait keamanan manusia dan lingkungan hidup menjadi sangat penting dan mendesak.

Di saat agenda global mengenai Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) tengah diimplemantasikan, namun Indonesia mengalami kemunduran apabila disandingkan dengan standar SDGs. Beberapa aspek terkait lingkungan hidup diangkat sebagai agenda SDGs karena akan menunjang pembangunan dan kualitas hidup manusia, diantaranya kesehatan yang terjamin, akses yang memadai sanitasi dan air bersih, energi terbarukan, aksi untuk mengatasi perubahan iklim, dan melindungi kehidupan bawah laut. Sayangnya, Indonesia masih berjibaku menyelesaikan hal yang sangat dasar untuk melindungi keamanan lingkungan hidup agar keamanan hidup manusia terlindungi, sementara itu agenda global jauh mempersyaratkan kualitas hidup yang lebih baik.